Sabtu, 18 April 2026
Deli Serdang — Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 ke Provinsi Sumatera Utara, dipimpin oleh Ketua Tim Kunjungan, Aria Bima. Pertemuan yang digelar di d'Prime Hotel Deli Serdang pada Rabu (10/12) ini fokus mengevaluasi isu strategis terkait tata kelola pertanahan dan pemerintahan daerah.
Komisi II memberi perhatian besar pada lima sektor utama: pelayanan digital pertanahan, status lahan eks HGU PTPN, pengelolaan aset daerah, penanganan aduan masyarakat, serta sinkronisasi tata ruang—sektor yang menjadi sorotan penting dalam kunjungan kali ini.
Baca Juga:
Aria Bima menegaskan bahwa Sumatera Utara merupakan daerah dengan kompleksitas masalah pertanahan yang tinggi, sehingga harmonisasi kebijakan tata ruang menjadi kunci penyelesaian sengketa dan percepatan pembangunan.
Sinkronisasi Tata Ruang Menjadi Sorotan Utama
Baca Juga:
Komisi II DPR RI menekankan pentingnya penyelarasan RTRW kabupaten/kota dengan RTRW provinsi serta kebijakan pusat. Tanpa sinkronisasi yang kuat, tumpang-tindih lahan dan potensi konflik agraria akan terus berulang.
"Tata ruang yang tidak sinkron akan membuat kebijakan pertanahan berjalan tidak efektif. Penataan ruang harus satu peta, satu arah, dan satu keputusan agar investasi dan pembangunan tidak terhambat." jelas Aria Bima
Baca Juga:
Senada dengan hal tersebut Bupati Deli Serdang, Asri Luddin Tambunan juga memberi penegasan bahwa penyelesaian masalah pertanahan tidak mungkin optimal tanpa sinkronisasi tata ruang yang solid antara pemerintah daerah dan BPN.
"Sinkronisasi tata ruang adalah kunci. Tanpa peta yang sama antara Pemkab dan BPN, kita akan terus berhadapan dengan tumpang tindih lahan dan klaim masyarakat yang saling bertabrakan. Karena itu kami memperkuat sinergi agar perencanaan pembangunan bisa berjalan tepat dan tidak menimbulkan masalah baru." Ungkap bupati.
Baca Juga:
Bupati menjelaskan bahwa Pemkab Deli Serdang membutuhkan dukungan penuh BPN untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan strategis, seperti:
penyediaan lahan ketahanan pangan,
Baca Juga:penyiapan lokasi pendidikan sekolah gratis,
kebutuhan ruang untuk program Koperasi Desa Merah Putih,
serta penataan kawasan prioritas pembangunan lainnya.
Baca Juga:Menurutnya, tata ruang yang sinkron bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi menjadi pondasi hukum bagi kebijakan pembangunan jangka panjang.
"Ketika RTRW kabupaten sejalan dengan RTRW provinsi dan nasional, maka tidak ada lagi keraguan bagi investor, masyarakat pun mendapat kepastian. Ini yang ingin kami pastikan berjalan," tambahnya.
Baca Juga:Berdasarkan data BPN Deli Serdang, sebanyak 411.478 sertifikat tanah telah diterbitkan sepanjang tahun ini, tertinggi di Sumatera Utara. Capaian tersebut menunjukkan bahwa wilayah Deli Serdang memiliki potensi besar dalam percepatan reformasi agraria, selama didukung dengan tata ruang yang terencana dan legalitas yang jelas.
Pemkab Deli Serdang Paparkan Kondisi Tanggap Darurat Bencana
Baca Juga:Selain pertanahan, Bupati juga melaporkan kondisi terkini Kabupaten Deli Serdang yang masih dalam masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Ia menyebutkan bahwa kerusakan terjadi di berbagai wilayah, Deli Serdang mengalami gagal panen sekitar kurang lebih 13.000 hektar areal persawahan, jalan dan jembatan juga mengalami kerusakan di beberapa titik. bahkan sampai ada korban meninggal. Namun penanganan dapat berjalan baik berkat kerja sama lintas instansi, relawan, dan masyarakat.
"Kondisi Deli Serdang memang cukup parah, tetapi dengan kekompakan semua pihak, kita bisa melewatinya," ucapnya. (RHy)Baca Juga: