Sabtu, 30 Mei 2026
DELISERDANG — Pemadaman listrik massal yang melumpuhkan wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Julyadi Pulungan, menilai blackout tersebut menunjukkan lemahnya sistem pertahanan kelistrikan nasional dan buruknya manajemen krisis serta minimnya perawatan jaringan di tubuh PLN.
Menurutnya, peristiwa padam total yang terjadi hingga berjam-jam di sejumlah wilayah Sumatera bukan lagi bisa dianggap gangguan teknis biasa, melainkan alarm serius atas rapuhnya ketahanan infrastruktur energi nasional."Ini memalukan. Masa hanya karena satu gangguan, sebagian besar wilayah Sumbagut bisa lumpuh total. Dimana sistem cadangan mereka? Dimana kontinjensi PLN? Jangan lawak-lawak mengelola kebutuhan vital rakyat," tegas Julyadi Pulungan kepada wartawan, Minggu (24/5/2026).
Baca Juga:Ia mengatakan, listrik saat ini bukan lagi sekadar kebutuhan pelengkap, melainkan urat nadi kehidupan masyarakat modern. Ketika listrik padam total dalam waktu lama, maka aktivitas ekonomi, pelayanan publik, komunikasi hingga keamanan ikut terganggu dan juga menyebabkan kerugian di masyarakat.
"Rumah sakit terganggu, UMKM rugi, jaringan komunikasi lumpuh, masyarakat panik mencari listrik dan internet. Ini bukan persoalan kecil. Kalau sistem nasional selemah ini, artinya ada yang salah dalam tata kelola dan kesiapan PLN," ujarnya.
Julyadi juga meminta pemerintah pusat tidak hanya menerima laporan normatif soal gangguan teknis, tetapi melakukan audit menyeluruh terhadap sistem transmisi, manajemen pengamanan jaringan, hingga kesiapan pemulihan darurat PLN di wilayah Sumatera.Ia berharap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar mengevaluasi total jajaran direksi PLN. "Kami meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan audit menyeluruh di tubuh PLN. Jika memang ditemukan kelalaian dan ketidakmampuan manajemen dalam menjaga stabilitas sistem kelistrikan nasional, maka Dirut PLN harus dicopot," tegasnya.
Baca Juga:Menurut Julyadi, blackout massal tersebut memperlihatkan adanya kelemahan serius dalam sistem pertahanan jaringan interkoneksi listrik nasional. Ia menilai, perusahaan sebesar PLN seharusnya memiliki skenario darurat dan jalur cadangan yang mampu mencegah efek domino ketika terjadi gangguan di satu titik transmisi.
"Kalau satu gangguan saja bisa membuat wilayah luas gelap gulita, berarti sistemnya memang rapuh. PLN jangan hanya pandai menaikkan target dan bicara transformasi dan memberikan denda serta ancaman memutus jaringan listrik pelanggan tapi ketahanan dasarnya lemah, ini sebuah ketidak adilan yang nyata," ungkapnya.
Ia juga meminta DPR RI serta Kementerian ESDM turun langsung melakukan investigasi independen agar masyarakat mengetahui penyebab sebenarnya dari blackout tersebut."Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai masyarakat hanya diberi alasan teknis dibarengi permintaan maaf tanpa ada evaluasi nyata. Karena kalau tidak dibenahi serius, blackout seperti ini bisa terulang kembali."
Baca Juga:Langkah mundur dari jabatan merupakan bentuk tanggungjawab sosial bagi Dirut PLN atas kejadian Blackout Sumatera ini, Julyadi mengakhiri. (Red)