DELISERDANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang mengikuti Penilaian dan Penentuan Pemenang Kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah Regional Sumatera yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Binakeuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (7/8/2026).
Deliserdang menjadi salah satu daerah yang masuk nominasi penilaian atas komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Program Nasional 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, yang hadir secara virtual, mengatakan penilaian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam menjalankan program prioritas nasional.
Baca Juga:Menurutnya, penghargaan diberikan melalui mekanisme penilaian berbasis regional agar daerah dengan karakteristik serupa dapat dibandingkan secara setara.
"Hari ini khusus dilakukan penilaian terhadap implementasi Program 3 Juta Rumah. Tim penilai berasal dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk BPS dan kementerian teknis lainnya. Selain data yang telah dihimpun, kami juga melakukan pendalaman melalui wawancara dan pemaparan dari pemerintah daerah," ujar Fatoni.
Ia berharap daerah-daerah yang dinilai terus mempertahankan semangat dalam menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.Dalam kesempatan tersebut, Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemkab Deliserdang dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.
Baca Juga:Deliserdang memiliki luas wilayah sekitar 249 ribu hektare yang terdiri atas 22 kecamatan, 380 desa dan 14 kelurahan, dengan jumlah penduduk lebih dari dua juta jiwa. Karakteristik wilayahnya beragam, mulai dari kawasan pesisir, perkotaan hingga pegunungan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 10.180 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Deliserdang. Untuk mengurangi jumlah tersebut, Pemkab Deliserdang telah membangun dan merehabilitasi 457 unit RTLH pada 2025 serta menargetkan 235 unit pada 2026. Masih terdapat 9.508 unit RTLH yang perlu ditangani.
Dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tetapi juga diperkuat dengan kebijakan daerah. Pemkab Deliserdang menerbitkan sejumlah peraturan bupati yang memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), antara lain pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).Pemkab Deliserdang juga menginisiasi program Satu Desa Satu Rumah, yang memanfaatkan kolaborasi dana desa dan anggaran pemerintah daerah untuk mempercepat rehabilitasi RTLH.
Baca Juga:Pada 2026, Pemkab Deliserdang menargetkan pembangunan dan rehabilitasi 235 unit RTLH, yang akan ditambah 150 unit melalui Perubahan APBD. Sementara Program Satu Desa Satu Rumah ditargetkan menjangkau 380 unit RTLH.
Dukungan juga datang dari sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), di antaranya pembangunan 70 unit RTLH oleh Perumahan CitraLand pada 2025 dan 300 unit oleh Yayasan Buddha Tzu Chi pada 2026.
Di sisi pembangunan perumahan MBR, hingga Desember 2025 sebanyak 6.206 unit telah memperoleh izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hingga Juli 2026, jumlahnya mencapai 4.807 unit.Pemkab Deliserdang turut mendukung pembangunan infrastruktur untuk membuka akses menuju kawasan perumahan. Salah satunya melalui pengembangan kawasan Perumahan Kota Mandiri Bekala di Kecamatan Pancurbatu yang memiliki luas sekitar 850 hektare dengan target pembangunan 30 ribu unit rumah. Saat ini, sekitar 1.800 unit telah dibangun dan 1.500 unit telah dihuni masyarakat.
Baca Juga:Untuk mendukung aksesibilitas kawasan tersebut, Pemkab Deliserdang membangun dan meningkatkan ruas Jalan Meranti I–Kebun Bekala serta Jembatan Sei Burah.
Bupati menegaskan, keberhasilan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat.
"Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, sehat, aman, dan terjangkau," katanya.Turut hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan dan tim penilai secara virtual, Wakil Bupati Deliserdang, Lom Lom Suwondo, serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deliserdang. (Tom)
Baca Juga: