Rabu, 22 Juli 2026
DELISERDANG – Pemerintah Kabupaten Deliserdang melalui Tim Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) melaksanakan pengosongan dan penyegelan 33 unit rumah toko (ruko) Eks Delimas di Kelurahan Lubukpakam I-II, Kecamatan Lubukpakam, Sumatera Utara, Rabu (22/7/2026).
Langkah pengamanan aset daerah tersebut diakhiri dengan tercapainya kesepakatan antara pemerintah dan para penghuni untuk melanjutkan pemanfaatan ruko melalui mekanisme sewa sesuai ketentuan yang berlaku.Kegiatan pengamanan aset dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Pengosongan dan Penyegelan Barang Milik Daerah nomor 000.2.3.2/1585 serta keputusan Bupati Deliserdang nomor 446 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Deliserdang.
Baca Juga:Sebanyak 33 unit ruko yang ditertibkan berdiri di atas Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1996 milik Pemerintah Kabupaten Deliserdang. Pengamanan aset dilakukan setelah berakhirnya kerja sama pemanfaatan antara Pemerintah Kabupaten Deliserdang dengan PT Delimas Suryakannaka.
Berdasarkan Surat Perjanjian nomor 511.2/4130 tanggal 17 Juli 1995, hak pemanfaatan bangunan diberikan hingga berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 tahun. Selanjutnya, melalui Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 041/DMS-DR/PPLP/IX/2025 tanggal 23 September 2025, PT Delimas Suryakannaka telah menyerahkan tanah beserta bangunan kepada Pemerintah Kabupaten Deliserdang sehingga seluruh aset tersebut resmi menjadi Barang Milik Daerah.
Inspektur Kabupaten Deliserdang, Edwin Nasution, SH, mengatakan pemerintah sejak awal mengedepankan komunikasi dengan para penghuni sehingga diperoleh kesepakatan bersama.Para penghuni, lanjutnya, bersedia melanjutkan pemanfaatan ruko melalui mekanisme sewa kepada Pemerintah Kabupaten Deliserdang. Setelah memenuhi kewajiban pembayaran sewa sesuai kemampuan masing-masing, para penghuni akan memperoleh hak pemanfaatan kembali melalui mekanisme Hak Guna Bangunan (HGB) sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga:"Kontrak dilakukan setiap lima tahun dan dapat diperpanjang hingga maksimal 20 tahun sesuai ketentuan. Pemerintah juga memahami kondisi perekonomian masyarakat sehingga pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan," jelas Edwin.
Ia menegaskan, penertiban merupakan langkah terakhir (ultimum remedium) setelah berbagai upaya komunikasi dilakukan.
"Karena telah tercapai kesepakatan, penyegelan terhadap ruko yang telah memenuhi komitmen akan dibuka kembali. Namun apabila di kemudian hari penghuni tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat, pemerintah akan kembali melakukan penertiban sesuai ketentuan," tegasnya.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deliserdang, Hesron T Girsang MSi menambahkan, kesepakatan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi para penghuni sekaligus mendorong kembali aktivitas ekonomi di kawasan Eks Delimas.
Baca Juga:Menurutnya, pembayaran sewa dilakukan melalui rekening resmi Pemerintah Kabupaten Deliserdang di Bank Sumut sehingga seluruh proses berlangsung secara transparan dan akuntabel.
"Kami berharap kesepakatan ini memberikan rasa nyaman bagi masyarakat serta mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi dan investasi di kawasan Eks Delimas," ujar Hesron.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Deliserdang tetap membuka ruang komunikasi dengan seluruh penghuni agar proses penataan aset daerah dapat berjalan secara tertib, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.Pelaksanaan pengamanan aset dilakukan berdasarkan surat tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Deliserdang dengan melibatkan unsur Satpol PP, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, Bagian Hukum Setdakab, Badan Kesbangpol, Kecamatan Lubukpakam, Dinas Kesehatan, Polresta Deliserdang, serta instansi terkait lainnya.
Baca Juga:Sebelum kegiatan dimulai, seluruh personel mengikuti apel yang dipimpin Kabag Ops Polresta Deliserdang.
Dalam pelaksanaannya, sempat terjadi penolakan dari sebagian penghuni ruko dan massa aksi unjuk rasa, khususnya saat proses pengosongan di kawasan Ruko Alam Baru. Aksi saling dorong antara massa dan petugas sempat terjadi, namun situasi dapat segera dikendalikan sehingga tidak berkembang menjadi bentrokan yang lebih besar.
Secara umum, pelaksanaan pengamanan aset berlangsung aman dan kondusif. Pemerintah tetap mengedepankan pendekatan persuasif, mediasi, serta membuka ruang komunikasi dengan seluruh penghuni agar penataan aset daerah berjalan tertib, memberikan kepastian hukum, dan memberi manfaat bagi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deliserdang. (Tom)Baca Juga: